Home Warta Nasional Perludem Pertanyakan Minimnya Keterwakilan Perempuan di Pilkada Serentak

Perludem Pertanyakan Minimnya Keterwakilan Perempuan di Pilkada Serentak

115
0
SHARE

JAKARTA — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini mengkritisi minimnya jumlah keterwakilan perempuan dalam Pilkada serentak 2015.

Sebab dari pemetaan yang dilakukan peneliti Perludem, jumlah total calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari perempuan hanya sebanyak 116 calon atau 7,32 persen dari jumlah keseluruhan 1584 calon di Pilkada.

“Perempuan ini kan sangat kecil jumlahnya kalau kita lihat dari data ini,” ujar Titi dalam diskusi ‘Potret Keterwakilan Perempuan dalam Pilkada Serentak 2015’ di Sekretariat Perludem, Kebayoran Baru, Jakarta, Ahad (13/9).

Titi merinci dari 116 calon tersebut terdiri dari 54 perempuan yang maju sebagai kepala daerah, sementara 62 lainnya maju sebagai wakil kepala daerah. Yang mana 116 ini tersebar di 90 daerah dari 262 yang sudah terkonfirmasi ikut Pilkada serentak 2015 atay sebesar 34,35 persen, yakni 76 kabupaten, 13 kota dan 1 provinsi.

“Kalau dilihat sebarannya memang lebih banyak, tapi kita jangan lihat dari ininya, dilihat dari total keseluruhan tentu jauh sekali,” katanya.

Ia melihat jumlah ini sebagai potret eksistensi perempuan dalam Pilkada, yang mana perempuan masih terbatas dan sulit dalam keikutsertaannya dalam ranah politik eksekutif.

“Mengapa kok tidak besar angkanya, apa kendalanya di partai atau memang syaratnya sehingga perempuan nggak banyak,” ujarnya.

Sehingga menurutnya perlu adanya dorongan kepada perempuan untuk menjadi kepala daerah maupun wakil kepala daerah dalam Pilkada. Hal ini lantaran Pilkada bisa menjadi ruang strategis menegosiasikan program atau kebijakan yang berpihak pada perempuan.

“Meskipun tidak menjamin apakah kepala daerah dari perempuan ini akan memihak perempuan, tetapi paling tidak dia dapat membuat kebijakan dengan perspektif gender,” ujarnya lagi.

Meski begitu, Titi menekankan, selain mendorong kepala daerah dari perempuan, perlu juga dorongan untuk mengawal pemerintahan yang dipimpin oleh kepala daerah perempuan. Hal ini karena sekali lagi bukan jaminan, bahwa pemimpin perempuan dapat memberi kebijakan yang memperhatikan nasib perempuan juga.

“Jadi bukan hanya dorongan saja, tapi ikut mengawal keterpilihannya termasuk kebijakan yang dikeluarkan mereka,” ucapnya.

Berdasarkan data Perludem juga diketahui 116 calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah memiliki berbagai jenis latar

belakang diantaranya terbesar dari mantan anggota DPR, DPD,DPRD sebanyak 48,15 persen, petahana 35,19 persen, kader partai 33,33 persen, jaringan kekerabatan 38,89 persen, pengusaha/pebisnis 18,52 persen, anggota LSM/ormas 14,81 persen, mantan anggota Polri/TNI/PNS 11,11 persen, mantan kepala daerah 3,70 persen, dan figur populer 3,70 persen. (repubika)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here