Home Kolom Memaknai Freedom of Speech

Memaknai Freedom of Speech

108
0
SHARE

Better late than never, lebih baik terlambat dari pada tidak berbuat sama sekali. Demikianlah ungkapan yang kiranya sangat pas untuk menggambarkan suasana sosial politik keagamaan menyikapi pro kontra masyarakat terhadap surat edaran Kapolri tentang hate speech atau ujaran kebencian bernomor SE/06/X/2015 itu. Surat edaran tersebut ditandatangani Kapolri pada 8 Oktober 2015 lalu dan telah dikirim ke Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) di seluruh Indonesia. Kita semua tentu berharap surat edaran tersebut menjadi rambu-rambu yang patut dipatuhi semua lapisan masyarakat dalam menjaga dan memelihara suasana kondusif, terutama menjelang pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang.

Menyuarakan pendapat dan mengekspresikan sikap dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebenarnya telah diatur melaluiUndang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang disyahkan pada tanggal 26 Oktober 1998, bukan hanya sampai di situ, pemerintah bahkan juga telah merumuskan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang disyahkan pada tanggal 30 April 2008.

Produk hukum tersebut memberikan ruang gerak bagi semua warga negara untuk menyatakan dan menyampaikan pendapat secara bebas di depan khalayak ramai, serta bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan tersebut. Artinya masyarakat bukan hanya bebas untuk menyampaikan pendapat, tetapu juga dituntut untuk mempertanggung jawabkan akibat yang ditimbulkan dari penyampaian informasi tersebut.

Baca selengkapnya Disini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here