Home Warta Daerah DPRD Bukan Pejabat Negara, Tidak Ada Uang Pensiunan

DPRD Bukan Pejabat Negara, Tidak Ada Uang Pensiunan

664
1
SHARE

Pachenews. Pacitan – Anggapan masyarakat, kalau anggota dewan bergelimang fasilitas dan gaji gede, bisa jadi benar adanya. Akan tetapi, besarnya pendapatan para wakil rakyat tersebut, belum tentu menjadi jaminan mereka juga akan sejahtera saat masa purna tugas nanti. Sejumlah pihak mengatakan, pendapatan gede, namun pengeluaran para wakil rakyat juga gede. Bahkan tak sedikit para anggota dewan harus ngutang sana-sini, untuk memenuhi kebutuhannya dalam mengemban amanah rakyat yang diwakilinya.

Jaminan kesejahteraan anggota DPRD saat memasuki masa purna tugas memang masih ada kesenjangan dengan anggota DPR-RI serta kepala daerah. Sebab mereka bukanlah pejabat negara. “Anggota DPRD merupakan pejabat daerah. Kedudukan mereka dengan kepala derah memang sejajar. Namun dari sisi hak keuangannya, memang berbeda,” kata Sekretaris DPRD Kabupaten Pacitan, Haryo Junanto, Kamis (19/11).

Menurut Haryo, anggota DPRD tidak akan mendapatkan hak pensiun, sebagaimana yang diterima pejabat negara. Mantan Kabag Humas dan Protokol ini menegaskan, anggota DPRD, baik kabupaten/kota maupun provinsi, hanya akan menerima uang purna tugas yang besarnya dihitung berdasarkan uang representasi yang diterima setiap bulan dikalikan jumlah masa tugasnya. “Kalau hanya menjabat kurang dari setahun, uang purna tugas hanya didapatkan satu kali uang representasi. Namun bagi anggota dewan yang lolos menjabat hingga lima tahun, uang purna tugasnya dihitung sebanyak enam kali uang representasi,” tuturnya.

Masih adanya kesenjangan antara anggota DPR-RI dan kepala daerah utamanya soal hak keuangan, terkesan kalau anggota DPRD sebagai pihak yang termarginalkan dalam struktural keanggotaan legislatif di negara ini. “Fungsi dan tugasnya sama. Hanya hak-hak keuangan yang membedakan. Kepala daerah dapat pensiun, pun anggota DPR-RI. Tapi kalau kita (DPRD Kabupaten, Red) hanya sebatas mimpi untuk mendapatkan hak-hak tersebut,” timpal, Wakil Ketua DPRD Pacitan, Mardianto.

Menurut legislator berbasis PDIP ini, butuh perjuangan panjang, agar sistem ketatanegaraan ini bisa mengakomodir nasib legislator didaerah agar bisa mendapatkan hak keuangan sebagaimana yang diterima para pejabat negara. Bahkan, lanjut dia, mungkin hal yang sangat tidak mungkin kalau kesetaraan itu akan segera diperoleh para penghuni gedung DPRD. “Undang-undang jelas menyebutkan, kalau kedudukan kita dengan kepala daerah sejajar. Namun dari sisi hak keuangan, memang ada kesenjangan,” keluh Mardianto.

Lebih lanjut, wakil rakyat yang pernah macong sebagai calon wakil bupati itu mengungkapkan, mungkin bagi anggota DPRD yang bisa menuntaskan masa tugasnya selama lima tahun, sekalipun tanpa hak pensiun, tidaklah begitu dipermasalahkan. Akan tetapi bagi anggota DPRD yang belum genap 60 bulan menjabat, lantas berhalangan tetap, mungkin akan menjadi beban sangat berat bagi keluarganya. “Diakui atau tidak, proses pencalonan sebagai anggota dewan sangat lekat dengan konsekuensi biaya tak sedikit. Mungkin ini yang sangat membebani, dengan tidak adanya hak pensiun bagi anggota DPRD,” ungkapnya.

Karena itu kedepan, diharapkan akan ada perubahan aturan yang bisa memberikan angin segar bagi legislator di daerah. ‎”Bukannya kami cemburu, namun setidaknya ada kesetaraan. Sebab tugas kami mulai dilevel pusat hingga didaerah sama. Tapi pada sisi hak keuangan yang selama ini masih jauh berbeda,” tukasnya. (Net/Sept).

Baca juga : Gagarin : Pemkab Harus Usahakan Formasi CPNS di Pacitan

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here