Home Nusantara Sosial Angka Pernikahan Dini di Pacitan Tinggi, IPPNU Minta Pemerintah Turun Tangan

Angka Pernikahan Dini di Pacitan Tinggi, IPPNU Minta Pemerintah Turun Tangan

394
0
SHARE
Dyan Wahyu Putri, Ketua IPPNU Pacitan

Pacitan – Mencengangkan! Angka pernikahan dini di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur yang diakibatkan karena pergaulan bebas dikalangan pelajar, dalam dua bulan terakhir ini mencapai 12 permohon dispensasi pernikahan dibawah umur. Hal ini menimbulkan keperihatinan dikalangan masyarakat. Mengingat pacitan sebagai salah satu kota kecil yang selama ini dikenal adem ayem dari hiruk pikuk pengaruh budaya modern.

Ketua Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Pacitan, Dyan Wahyu Putri turut angkat bicara. Ia sangat menyayangkan terjadinya kasus ini. banginya, banyaknya kasus seks pranikah telah memperburuk citra pacitan sebagai tempat kelahiran presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ini.

”Kami sebagai salah satu organisasi yang menaungi para pelajar turut perihatin dan menyayangkan terjadinya kasus ini,” ungkapnya kepada Pache News di Pacitan, Selasa (1/3).

Menurut Dyan, terjadinya kasus kehamilan pra nikah dikalangan pelajar lebih diakibatkan karena beberapa faktor. Pertama, minimnya pengetahuan agama dan pendidikan karakter di kalangan pelajar.

Kedua, belum siapnya para pelajar terhadap perkembangan zaman yang semakin modern, seperti mudahnya akses internet dan media social sehinga mereka mudah terbawa derasnya arus pergaulan.

Ketiga, kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelajar mengenai kesehatan reproduksi dan bahaya seks pranikah.“ Para pelajar yang masih labil, biasanya rasa keingintahuanya sangat tinggi. Sehingga ada gejolak ingin mencoba. Parahnya, mereka tidak berpikir tindakanya akan berakibat fatal bagi dirinya dan masa depanya,” jelasnya.

Untuk itu, IPPNU Pacitan meminta kepada Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan untuk segera turun tangan menyelesaikan fenomena ini. IPPNU meminta Dinas Pendidikan untuk lebih serius dalam mengoptimalkan sistem pendidikan yang berbasis karakter. Sebab selama ini, materi pendidikan agama dan pendidikan karakter di sekolah dirasa masih kurang. Melalui pendidikan karakter, para pelajar kelak dapat membentengi dirinya dari pengaruh zaman yang semakin kompleks ini. Sehingga kasus seks pranikah dikalangan pelajar dapat dihindari.

Selain itu, Dinas pendidikan diminta lebih mendukung organisasi pelajar berbasis agama untuk dijadikan sebagai tangan kanan pemerintah dalam membantu menyiapkan generasi pelajar yang berkualitas dan bermoral.

“Pemerintah diminta lebih memperhatikan lembaga pendidikan berbasis agama, seperti pondok pesantren dan juga sekolah swasta. Karena moral pelajar dibentuk dari lembaga yang berbasis agama,” pungkasnya.(Zaenal Faizin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here