Home Warta Nasional FORSIBA Jatim : Demo Eks PNPM Disebabkan Karena Gagal Fahami Undang-undang

FORSIBA Jatim : Demo Eks PNPM Disebabkan Karena Gagal Fahami Undang-undang

427
1
SHARE

Pachenews.com – Pimpinan Forum Silaturahmi Bina Desa (FORSIBA) Jawa Timur, M. Agus Salim sangat menyayangkan kondisi kegaduhan bangsa di akhir-akhir ini. Menurut Agus, kegaduhan ini disebabkan karena adanya oknum yang gagal faham dalam memahami undang-undang dan secara kebetulan kondisi ini gayung bersambut dengan isu resufle kabinet Jokowi-JK sehingga mudah untuk ditunggangi/dimanfaatkan oleh berbagai fihak.

Rencana aksi demonstrasi besar-besaran yang akan digelar dijakarta selasa (12/02/2016) oleh berbagai aliansi pelaku pemberdayaan, namun lebih banyak orang menyebut Eks PNPM Mandiri Perdesaan. Salah satu penyebab dari aksi ini adalah mereka (Eks PNPM) merasa di diskriminasi dan diperlakukan secara tidak adil oleh kemendesa. Eks PNPM menuntut untuk diperpanjang secara otomatis tanpa mengikuti proses rekrutmen ulang, karena merasa berjasa terhadap desa dan berpengalaman lebih dalam hal pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Tuntutan tersebut jika dikabulkan sangat menyalahi aturan dan akan menciderai rakyat Indonesia, Agus mengatakan bahwa eks Pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) harus mengikuti seleksi saat akan menjadi pendamping desa.

Agus menjelaskan, Peraturan Menteri Desa nomor 3 tahun 2015 pasal 23 menyebutkan bahwa rekrutmen pendamping desa, pendamping teknis dan tenaga ahli, pemberdayaan masyarakat dilakukan secara terbuka. Menurut dia, eks PNPM sebaiknya tidak memaksakan kehendak menjadi pendamping desa tanpa mengikuti mekanisme.

Pemerhati pemberdayaan masyarakat itu melanjutkan, ada perbedaan mendasar antara pendamping desa dengan PNPM. Ia menuturkan, pendamping desa harus lebih dalam mengetahui karakteristik desa yang didampingi karna akan menerapkan konsep desa membangun, Sedangkan PNPM ia anggap hanya menempatkan desa sebagai objek pembangunan atau dapat disebut dengan istilah membangun desa.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi membantah adanya anggapan bahwa rekruitmen pendampaing desa akan dijadikan alat politik oleh kepentingan tertentu.

“Nanti kita akan lakukan secara terbuka. Dan kita juga akan membuat kode etik, aturan main, yang itu berfungsi untuk menghindari penyimpangan,” ujar Menteri Desa PDT, Marwan Jafar.

Kejadian tersebut akan sangat memperlebar jarak antara pendamping desa hasil rekrutmen kemendes dengan pendamping desa eks PNPM perdesaan padahal dalam hal pendampingan diperlukan sebuah kerjasama yang solid. Jika ini dibiarkan berlanjut maka akan memperlambat proses pembangunan di desa.

“Saya kira semua harus segera sadar diri, saya kawatir kegaduhan ini memang didesain untuk menghambat pembangunan desa, sudahlah yang eks PNPM jangan merasa paling profesional terus kemudian minta diistimewakan program pemberdayaan masyarakat bukan PNPM saja jadi saya kira semua punya kesempatan, mari kita bergandeng tangan,  desa sangat membutuhkan kita, kalau para pendamping masih ribut urusan perut bagaimana dengan desa dampinganya” Ucap Agus saat ditemui Pachenew di surabaya (09/04/2016). (PAC)

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here