Home Kolom Perang Pemikiran HTI

Perang Pemikiran HTI

166
0
SHARE

Menarik sekali sebenarnya, mencermati bagaimana pimpinan, maupun para simpatisan HTI menyikapi keputusan pemerintah untuk membubarkan organisasi tersebut. Tidak kalah menarik adalah saat menyimak betapa “kemruweknya” grup Warga NU Pacitan ini menanggapi peristiwa tersebut.

Tulisan ini sekedar ingin menunjukkan, bagaimana saudara-saudara kita anggota maupun HTI lovers tersebut memainkan isu, melancarkan propaganda, dan melakukan penggiringan opini; sesuatu yang bisa kita sebut sebagai “ghazwul fikri”. Suatu pertarungan ide, yang jika tidak kita sikapi dengan cermat, dapat menyesatkan dan menyebabkan banyak warga masyarakat (awam) kita mengalami gagal faham.

Pertama, tulisan Irfan S. Awwas berjudul “Aksi Komunis Bubarkan Ormas”. Dari judulnya saja sudah sangat jelas arah tulisan dan opini yang ingin dibangun melalui tulisan tersebut.

Sejak dari paragraf pertama, penulis telah menegaskan asumsinya bahwa; “kaum komunis telah menguasai negara, dalam hal ini pemerintahan presiden Joko Widodo.” Dengan asumsi tersebut, penulis ingin menggiring pembaca agar memercayai bahwa pembubaran HTI adalah produk orang-orang komunis, dan produk pemerintahan yang juga telah dikuasai komunis.

Berikutnya, karena komunis telah menguasai pemerintahan (negara), sedangkan komunis adalah kelompok yang tidak mengakui eksistensi keyakinan agama (dan memusuhinya), maka kesimpulan yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Irfan S. Awwas adalah “karena membubarkan HTI, maka pemerintah saat ini telah memusuhi agama dan umat Islam”.

Kemudian, jubir HTI Ismail Yusanto mengatakan bahwa “yang dilakukan HTI adalah dakwah Islam untuk kebaikan negeri”. Kata-kata yang manis didengar! Nah, bila kita lanjutkan silogisme di atas, maka opini yang ingin dibangun adalah; “HTI adalah organisasi dakwah Islam”, maka “pemerintah yang membubarkan HTI adalah pemerintahan yang menghalangi dan memusuhi gerakan dakwah Islam”.

Selanjutnya, mari kita tarik lebih luas lagi. Pemerintahan presiden Joko Widodo tidak saja diusung oleh PDIP, namun juga didukung oleh beberapa partai lain, termasuk PKB.  Bila mengikuti alur logika di atas maka; partai-partai, ormas, organisasi agama (terutama Ansor dan NU!), berikut elemen masyarakat lain yang mendukung fatwa pembubaran HTI, mereka adalah kelompok-kelompok yang mendukung pemerintahan yang pro komunis, pro asing, dan pro asing. Demikian pula, individu dan kelompok-kelompok pendukung pemerintah adalah kelompok yang “membela si penista Al-Quran, menyumbat aspirasi umat Islam, memusuhi gerakan dakwah Islam, juga memusuhi agama dan umat Islam”.

Apa yang saya paparkan di atas, dalam wacana perang pemikiran disebut dengan proses delegitimasi. Sebuah upaya untuk meruntuhkan legitimasi individu maupun kelompok (termasuk rezim pemerintahan) tertentu, sehingga dianggap tidak layak menjalankan hak kepemimpinannya di masyarakat. Proses delegitimasi tersebut dilancarkan melalui beragam upaya; monopoli tafsir atas Al-Quran dan Sunnah, monopoli klaim atas “kebenaran”, monopoli klaim sebagai yang “paling Islami”, hingga serangan-serangan brutal melalui fitnah, penyebaran hoax, mengangkat isu-isu yang sensitif, dan ragam propaganda.

Kita masih ingat, isu komunisme (dan sentimen tentang China) ini mulai marak saat Pilpres 2014, lalu menemukan momentumnya pada kasus Ahok, dan menjadi semakin liar saat Pilkada DKI lalu. Dalam periode tersebut, serangan-serangan “pembunuhan kharakter” terhadap kiai-kiai NU (Kiai Said Agil, Gus Mus, Habib Luthfi, dll), terhadap tokoh-tokoh bangsa yg dikenal moderat (Bpk Qurais Shihab, Bpk Syafi’i Maarif, budayawan Moh. Sobary, dll), figur-figur pemerintahan sbg simbol negara (karikatur Jokowi, Megawati, dst), dan terlebih kepada NU dan Banom-Banomnya terjadi demikian dahsyat terutama melalui media sosial.

Apa tujuan upaya delegitimasi tersebut? Secara politik jelas, untuk menggiring opini masyarakat bahwa pemerintahan saat ini tidak layak untuk memimpin Indonesia, negara berpenduduk muslim terbesar. Bila memungkinkan melalui melalui revolusi, namun bila tidak, targetnya adalah Pemilu 2019.

Tujuan politik berikutnya, dan ini yang lebih berbahaya, adalah mendeligitimasi dan merobohkan Nahdlatul Ulama, baik melalui representasi individu tokoh-tokoh Kiai dan pimpinan organisasinya, maupun bangunan fikrah keagamaan dan kebangsaan ala Islam Nusantara yang diusungnya, dan mewujud dalam bentuk PBNU; Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945

Ardian Mustofa, S. Pd.I, Sekretaris  GP Ansor Nawangan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here