Home Nusantara Berita Desa Pendamping Desa Dorong Transparansi Melalui Pemasangan Baliho APBDes

Pendamping Desa Dorong Transparansi Melalui Pemasangan Baliho APBDes

141
0
SHARE

Pachenews.Desa Undang – undang no 6 tahun tahun 2014, pada pasal 68 ayat 1 menyebutkan bahwa Masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, p-elaksanaan pembangunan desa, pembinan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Selain pasal tersebut dipasal 27 juga disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibanya kepala desa wajib member ikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaran pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan  amanah undang-undang tersebut pendamping desa di kecamatan sudimoro kabupaten pacitan mendorong pemerintah desa untuk aktif dalam melaksanakan sistem keterbukaan informasi publik. Berbagai cara dilakukan oleh pendamping desa agar pemerintah desa lebih transparan dalam mengelola keuangan desa, salah satunya dengan mendorong pemerintah desa untuk memasang baliho APBDesa.

“Pada dasarnya APBDes bukanlah sebuah hal yang harus dirahasiakan keberadaanya, semua unsur masyarakat berhak untuk mengetahui isi dari APBDes, dan tugas pemerintah desa adalah membuka informasi kepada masyarakat seluas-luasnya agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tumbuh” Ucap Arifin Koordinator Pendamping Desa Kecamatan Sudimoro

Bukan persoalan yang mudah mendorong transparansi ini, dilapangan banyak kendala, mulai kekhawatiran pemerintah desa akan timbulnya kritikan dari masyarakat hingga sumber daya manusia yang kurang untuk mengerjakanya.

“Ada di beberapa desa yang masih ragu untuk memasang baliho, namun berhasil kita yakinkan walaupun belum semua desa, ada juga yang masih bingung akan membuat baliho APBDes ini seperti apa, maka harus kita ajari menyusunya, pokok ada kemauan dari pemerintah desa pendamping siap memfasilitasi” Imbuh Arif

Harapanya kedepan keterbukan insformasi publik ini bukan hanya sekedar lewat pemasangan baliho namun juda dikembangkan melalui website desa agar informasi lebih rinci dan masyarakat semakin faham bahwa pembangunan pembutuhkan partisipasi masyarakat. Jika desa transparan dalam mengelola keuangan maka sudah tidak ada lagi penyelewengan penggunaan anggaran dan masyarakat mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah desa. (SD)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here