Home Kolom Pemilihan Anggota BPD, Pendidikan Politik Masyarakat Desa, “Oleh, dari dan untuk Masyarakat...

Pemilihan Anggota BPD, Pendidikan Politik Masyarakat Desa, “Oleh, dari dan untuk Masyarakat Desa”

67
0
SHARE
Ilustrasi Lembaga Desa

oleh Roni Yudianto

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”nya desa. Dalam Undang-undang no 16 Tahun 2014 Fungsi BPD antara lain adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Terbentuknya BPD bertujuan mendorong terciptanya partnership yang harmonis serta tidak konfrontatif antara kepala desa sebagai kepala pemerintah desa dan BPD sebagai wakil-wakil rakyat desa yang diperagakan melalui lembaga legislatif. BPD haruslah hadir sebagai fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa, dan lembaga kepercayaan masyarakat.Karena, lahirnya Badan Permusyaratan Desa (BPD), dinilai sebagai institusi politik demokrasi di masyarakat pedesaaan yang memberikan suasana demokratis di desa.

Hari-hari ini masyarakat desa di hadapkan pada proses politik arus bawah, dimana proses pemilihan anggota badan penyambung lidah rakyat yakni Badan Permusyawaratan Desa tengah berlangsung. Secara tidak langsung sebenarnya ini adalah momen bagi masyarakat desa untuk benar-benar sadar akan pentingnya memilih para calon-calon anggota BPD sebagai Lembaga Legislatif desa, yang dapat di pertanggungjawabkan serta di andalkan secara kredibilitas dan kemampuan.

Yang tidak kalah penting adalah orang-orang yang mempunyai kualifikasi untuk menjadi anggota BPD haruslah di dorong untuk ikut serta berpartisipasi dalam konstelasi percaturan politik pemilihan anggota BPD.

Tentu, tidak hanya itu, masyarakat perlu tahu bagaimana visi dan misi masing-masing calon yang telah mendaftar, jangan sampai kemudian, masyarakat di hadapkan pada pilihan yang terbatas, artinya calon yang ada, secara kemampuan belum memenuhi kualifikasi sebagai penyambung lidah rakyat serta penyeimbang pemerintahan desa dan pada akhirnya seperti membeli kucing dalam karung.

Dalam penyelenggaraanpun, masyarakat juga perlu menjadi semacam pengawas proses demokrasi pemilihan legislatife desa, yang sudah barang tentu di emban oleh panitia penyelenggara.Bahkan jika perlu, penting adanya aliansi-aliansi di masyarakat yang mempunyai tujuan untuk mengawal proses demokrasi tersebut, untuk menghindari monopoli politik oleh salah satu orang ataupun kelompok yang tidak sejalan dengan asas dan prinsip-prinsip demokrasi.

Di era keterbukaan dan demokrasi ini semoga masyarakat desa mampu memilih orang-orang yang benar-benar mampu sebagai wakil rakyat di Desa dan sesuai dengan apa yang di harapkan oleh masyarakat serta tidak terbelenggu oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sejalan dengan harapan masyarakat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here